Trias Politika – Pembagian kekuasaan dalam sebuah negara banyak yang berdasarkan trias politika yaitu membagi menjadi tiga jenis kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang masing-masing berdiri secara mandiri. Setiap jenis kekuasaan tersebut terpisah dan memiliki kewenangan yang berbeda sehingga diharapkan tak terjadi konflik.

Model pembagian kekuasaan ini juga ditujukan untuk mencegah pemusatan atau autokrasi, menyediakan penyeimbang bagi pemerintah. Tak semua negara menggunakan prinsip tiga jenis kekuasaan, ada yang hanya dua saja. Di Indonesia sendiri menerapkan sistem tripartite ini sehingga pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya mendapatkan pengaruh dan pengawasan dari lembaga lainnya.


Sejarah Trias Politika

Trias Politika

Aristotle memunculkan ide pemerintah campuran dalam hasil karyanya berjudul Politics. Ia menggambarkan banyak bentuk konstitusi dalam kota-negara di Yunani Kuno. Pada Republik Roman, terdapat Senate, Consuls, dan Assemblies yang menunjukkan contoh dari pemerintahan campuran.

Ahli teologi dan reformer Perancis, John Calvin (1509-1564), menyebutkan sistem pemerintahan yang terpisah dalam kekuasaan politik antara demokrasi dan aristrokasi(pemerintah campuran). Ia dan pendukungnya menolak politik absolut dan mengembangkan demokrasi. Pemikirannya ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan orang umum.

Tripartite system kemudian dimunculkan oleh filsuf asal Perancis, Baron de Montesquieu. Meskipun ia tidak secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut namun ia memunculkan distribusi kekuasaan dalam The Spirit of the Laws (1748). Montesquieu mendeskripsikan berbagai bentuk distribusi kekuasaan politik antara legislatif, eksekutif, dan judikatif.

Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan membutuhkan sumber legitimasi yang berbeda, atau ayat legitimasi berbeda dalam satu sumber. Ia juga menyebutkan bahwa yudikatif harus independen secara nyata tidak hanya terlihat saja. Lembaga yudikatif terlihat secara umum sebagai yang terpenting dari ketiga kekuasaan, karena seharusnya yang paling independen dan mengawasi lainnya.

Baca Juga: keanekaragaman hayati


Pengertian Trias Politika Dan Pembagiannya

Trias Politika

Secara umum Trias Politika merupakan filosofi bahwa harus ada pemisahan ketat antara tiga kekuatan independen di setiap negara yaitu untuk proses legislasi, administrasi, dan yurisdiksi. Tiga kekuatan tersebut kemudian dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh setiap negara.

1. Eksekutif

Eksekutif diartikan sebagai salah satu cabang kekuasaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif merupakan pemerintah dalam sebuah negara yang menerapkan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pada sistem presidensial, pemimpin dari eksekutif merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Pihak eksekutif yang dikepalai oleh presiden menerapkan atau mengeksekusi intstruksi dari kongres atau lembaga legislatif. Instruksi yang dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Lembaga ini terdiri dari presiden dan jajarannya, termasuk wakil presiden dan para menteri yang mengepalai setiap bidang departemen.

2. Legislatif

Legislatif merupakan cabang kekuasaan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan membuat undang-undang, peraturan, serta kebijakan negara. Di Indonesia, lembaga legislatif ini terdiri dari MPR, DPR, serta Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga legislatif ini dapat mengusulkan pemberhentian kepala negara atau presiden.

3. Yudikatif

Yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan hukum dan undang-undang dalam suatu negara. Di Indonesia, contoh lembaga yudikatif misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sebagai lembaga yang mengawasi lembaga lainnya maka, pihak yudikatif diharapkan bisa independen dalam melaksanakan tugasnya.


Penerapan Trias Politika Di Berbagai Negara

Trias Politika

Trias Politika diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa perbedaan. Berikut ini penerapan sistem politik tripartite di beberapa negara:

1. Australia

Australia tidak mengatur pemisahan yang ketat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan. Menteri dalam pemerintahan sendiri merupakan anggota dari parlemen. Namun lembaga yudikatif secara ketat menjalankan tugasnya dengan independen tanpa dipengaruhi dua cabang kekuasaan lainnya.

Di bawah pengaruh konstitusi Amerika Serikat, konstitusi Australia sendiri mendefinisikan tiga cabang pemerintahan secara terpisah. Pemerintahan negara memiliki tingkatan yang serupa dalam pemisahan kekuasaan namun ini umumnya berbasis konvensi, daripada konstitusi.

2. Perancis

Perancis membagi kekuasaan menjadi tiga yang tertuang dalam Constitution of the Fifth Republic. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden yang dipilih, begitu juga perdana menteri dan kabinet. Perdana Menteri di Perancis dinominasikan oleh presiden. Pemerintahan sendiri bertanggung jawab pada National Assembly (legislatif). Pihak yudikatif terdiri dari pengadilan dan administrasi serta pengadilan konstitusional.

3. Inggris

United Kingdom atau Inggris menggabungkan pemerintahan monarki dengan pemerintahan tripartite. Di Inggris tetap terbagi atas tiga kekuasaan yaitu legislatif oleh parlemen, eksekutif oleh perdana menteri dan kabinetnya, serta lembaga yudikatif. Namun konstitusi Inggris sering dideskripsikan sebagai pemisahan kekuasaan yang lemah.

Lembaga yudikatif di Inggris tidak punya kekuasaan untuk menurunkan legislasi primer dan hanya dapat memutuskan legislasi sekunder. Sistem hukum di Inggris sendiri berdasarkan tradisi common law atau hukum umum.

4. India

India menerapkan demokrasi konstitusional yang memisahkan kekuasaan secara jelas. Cabang kekuasaan yudikatif merupakan yang paling independen dari keduanya. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif sementara eksekutif dipimpin oleh presiden. Kekuasaan eksekutif ini dijalankan oleh presiden dengan mendapat saran dari Union Council of Ministers yang dikepalai Perdana Menteri.

Presiden di India bisa mengabaikan aturan yang dibuat legislatif atau nasihat dari Union Council of Ministers jika itu tidak sesuai dengan konstitusi. Namun presiden juga dapat dimakzulkan setelah diadili oleh parlemen jika melakukan keputusan yang tidak sesuai konstitusi.

Baca Juga: akibat rotasi bumi


Sistem Selain Trias Politika

Trias Politika

Selain pembagian kekuasaan menjadi tiga, di beberapa negara di dunia dianut juga sistem pemerintahan yang berbeda. Misalnya saja Republik Rakyat Tiongkok yang membagi kekuasaan menjadi lima. Di negara ini ada lima cabang kekuasaan yaitu Eksekutif Yuan, Legislatif Yuan, Yudikatif Yuan, Kontrol Yuan, dan Eksaminasi Yuan.

Di Tiongkok, presiden dan wakil presiden begitu juga National Assembly secara undang-undang bukan bagian dari lima cabang kekuasaan. Lembaga eksekutif yang dipimpin perdana menteri memiliki hubungan yang kurang jelas dengan lembaga legislatif.

Selain Tiongkok, ada juga Belgia yang merupakan negara kerajaan federasi. Belgia menerapkan trias politika pada tingkat pemerintahan yang berbeda. Di sini kekuasaan legislatif dihubungkan dengan pemilihan parlemen yang merepresentasikan sistem pemilihan umum. Kekuasaan eksekutif berhubungan dengan dewan menteri. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh pengadilan.

Di Belgia dianut juga sekularisme yang memisahkan negara dengan agama. Ada sosok raja yang merupakan kepala negara namun tidak memiliki kekuasaan politik. Ada juga sistem subsidiarity yang memisahkan kekuasaan secara vertikal.

Negara Jerman memiliki penerapan tiga cabang kekuasaan yang berbeda. Di sini dibagi lagi menjadi 6 badan. Lembaga atau badan tersebut antara lain Federal President, Federal Cabinet, Federal Diet Federal Assembly, dan Federal Constitutional Court.

Federal President merupakan lembaga eksekutif namun utamanya mewakilkan politik. Kabinet juga menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Lembaga legislatif sendiri dipegang Federal Diet, sedang yudikatif dilaksanakan oleh Federal Constitutional Court. Lembaga Federal Assembly merupakan lembaga yang memilih presiden.

Selain itu ada beberapa negara lain yang juga tidak menerapkan sistem trias politika. Pada dasarnya sistem tersebut disesuaikan dengan keadaan masyarakat agar negara bisa berjalan dengan baik. Negara bisa saja kemudian mengubah sistem pembagian kekuasaan mereka jika kemudian dianggap tidak bekerja dengan baik atau tidak cocok.

Trias Politika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like