Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumber, Waktu, Isi dan Sifatnya

penggolongan hukum

Penggolongan Hukum – Secara sederhana, hukum merupakan “Seni Keadilan.” Penggolongan hukum dibedakan berdasarkan beberapa hal seperti isi, wujud, waktu berlaku ataupun tempat berlaku.

Keberadaan hukum sendiri sudah ada buktinya sejak ribuan tahun Sebelum Masehi. Hukum kuno Mesir misalnya berupa aturan tradisi, retorika, kesetaraan sosial, dan keadilan.

Adanya hukum ditujukan untuk mengatur pergaulan hidup manusia agar terwujud perdamaian. Saat ini setiap negara memiliki hukum masing-masing yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Tak jarang hukum yang sudah tertulis mendapatkan tentangan dari masyarakatnya sendiri.


Sejarah dan Pengertian Hukum

Penggolongan Hukum

Sejarah munculnya hukum berhubungan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Saat masyarakat mulai berkumpul membentuk komunitas, maka saat itulah kemudian biasanya aturan dari pemimpin. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, hukum mulai diterapkan sejak peradaban kuno seperti di Mesir Kuno dan Sumeria.

Hukum Romawi yang menjadi dasar hukum di Eropa sendiri terpengaruh dari filosofi Yunani. Namun itu kemudian diperinci dengan aturan-aturan yang dikembangkan oleh para ahli. Sesuai dengan perkembangan zaman, hukum terus beradaptasi sesuai dengan perubahan situasi sosial.

Beberapa pengertian hukum dari ahlinya kemudian bermunculan selama berabad-abad. Menurut kamus internasional Merriam-Webster, hukum didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik yang mengikat dari suatu komunitas. Pengertian selanjutnya menyebutkan bahwa hukum merupakan aturan atau mode perilaku yang ditentukan atau diakui secara resmi oleh penguasa.

Hukum yang diterapkan oleh penguasa memiliki sanksi yang akan diberlakukan para pihak yang melanggarnya. Sanksi sendiri merupakan penalti atau hukuman yang digunakan untuk memberikan insentif pada kepatuhan hukum. Sanksi kriminal misalnya bisa berupa hukuman serius seperti penjara atau bahkan hukuman mati.

Berkembangnya hukum kemudian menghasilkan penggolongan hukum itu sendiri. Hukum berdasarkan isinya kemudian dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Selain itu ada lagi beberapa penggolongan lainnya yang dibedakan berdasar faktor hukum tertentu.

Baca Juga: perang padri


Penggolongan Hukum Menurut Isinya

Penggolongan Hukum

Hukum digolongkan berdasarkan beberapa hal, salah satunya menurut isinya. Ada dua jenis hukum yang didasarkan pada isinya yaitu hukum privat dan hukum publik. Keduanya kemudian dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis hukum menurut isinya:


1. Hukum Publik

Ini merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan alat-alat perlengkapan negara atau negara dengan masyarakat. Hukum publik dapat dibagi lagi menjadi:

a. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan atau pelanggaran pada kepentingan umum. Kepentingan umum sendiri terbagi atas peraturan dan perundang-undangan dari penguasa serta kepentingan hukum setiap individu manusia.

Istilah pelanggaran dan kejahatan sendiri memiliki perbedaan. Pelanggaran didefinisikan sebagai hal-hal yang ringan dengan ancaman hukuman denda. Sedangkan kejahatan menyangkut persoalan yang lebih besar misalnya penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan sejenisnya.

Di Indonesia, sumber hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diturunkan oleh kolonial Belanda. Belum ada sumber hukum pidana nasional yang dimiliki sendiri oleh Indonesia. Selain sumber tertulis, hukum pidana juga  bersumberkan hukum tidak tertulis.

b. Hukum Tata Negara

Jenis hukum ini merupakan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara berbagai lembaga negara baik pembuat hukum(legislatif), pelaksana, maupun pengawas. Hukum jenis ini mengatur norma serta prinsip hukum dalam bernegara seperti tugas negara, alat perlengkapan negara, serta hubungannya.

Hukum tata negara ini juga diterapkan di Belanda dengan istilah staatsrech, sedang di Inggris dikenal sebagai constitutional law. Ruang lingkup hukum tata negara cukup luas mulai dari dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, kekuasaan negara, dan lain-lain.

c. Hukum Tata Usaha Negara

Hukum tata usaha negara merupakan hukum yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas pejabat negara. Di sini pihak yang bersengketa adalah orang dengan pejabat badan tata usaha negara. Jenis hukum yang satu ini diselesaikan di Pengadilan TUN(Tata Usaha Negara).

d. Hukum Internasional

Seperti namanya, hukum internasional merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antar bangsa, serta mengurus perilaku organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Hukum internasional sendiri memiliki beberapa asas, yaitu asas teritorial, kebangsaan, dan kepentingan umum.


2. Hukum Privat

Selain hukum publik, penggolongan hukum berdasarkan isinya yaitu hukum privat. Jika hukum publik berada dalam lingkup negara, maka hukum privat mengatur masalah hubungan antar masyarakat. Hukum ini juga mengatur hubungan antara indivu dengan alat negara selama berkedudukan sebagai individu juga.

Hukum privat terbagi atas dua jenis hukum, antara lain:

a. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan jenis hukum yang awalnya berasal dari Perancis yang berdasar hukum Romawi. Jenis hukum ini kemudian diadaptasi ke berbagai negara seperti Belanda yang kemudian menurunkannya ke Indonesia. Hukum jenis ini mengatur tentang hubungan antar manusia, yaitu kepentingan dan hak antara individu.

Sumber hukum perdata sendiri ada dua yaitu sumber hukum perdata tidak tertulis dan sumber tertulis. Di Indonesia sumber hukum ini misalnya undang-undang yang mengatur perkawinan, dagang, pertanahan, dan lain-lain.

Di Indonesia, hukum perdata dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama yaitu hukum perdata adat yang berlaku untuk kelompok adat tertentu. Kedua hukum perdata berat yang berlaku bagi orang asing Eropa dan Timur. Ketiga yaitu hukum perdata nasional yang diberlakukan bagi setiap orang di Indonesia.

b. Hukum Perniagaan

Hukum perniagaan atau hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan terkait masalah bisnis dan dagang. Jadi jenis hukum yang satu ini mengatur masalah yang terdapat dalam dunia usaha.

Hukum dagang termasuk hukum perdata khusus dengan sumber hukum Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau KUHD. Di Indonesia kitab yang berlaku awalnya berasal dari pemerintah kolonial Belanda. KUHD sendiri terdiri dari 23 bab dalam 2 kitab. Pada jenis ini diatur juga hak dan kewajiban badan usaha.

Selain berdasarkan isinya penggolongan hukum juga bisa dibedakan berdasar bentuk yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri misalnya KUH Perdata, KUH Pidana, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dipatuhi masyarakat namun tidak diatur dalam bentuk yang formal.

Baca Juga: negara termiskin di dunia


Hukum Di Indonesia

Penggolongan Hukum

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. Di sini hukum yang berlaku merupakan perpaduan dari hukum Eropa dengan agama dan adat. Sejarah Indonesia sendiri tak bisa lepas dari zaman kolonial Belanda. Tak mengherankan jika kemudian hukum yang pernah dipakai saat masa Hindia Belanda juga digunakan sampai saat ini.

Hukum yang merupakan hasil dari pemikiran manusia memang tidak selalu memuaskan semua pihak. Tak jarang penegakan hukum yang didasarkan undang-undang bertentangan dengan pandangan masyarakat tentang keadilan. Hal tersebut yang juga sering terjadi di Indonesia, apalagi banyak peraturan perundang-undangan yang masih mengacu pada hukum Hindia Belanda.

Otoritas yang berwenang dalam penegakan hukum Indonesia diawasi oleh Polri. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Selain polisi, lembaga pemerintah lainnya juga ikut dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga tersebut misalnya Kejaksaan Agung Indonesia, BNN, KPK, BNPT, Dirjen Pajak, dan lain-lain.

Penggolongan hukum di Indonesia sendiri didasarkan pada beberapa hal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukum bisa dibedakan berdasarkan bentuk, isi, sumber, ataupun tempat berlakunya hukum tersebut. Adanya penggolongan ini mempermudah dalam membedakan sumber acuan hukum serta subyek hukum yang terlibat.

Penggolongan Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *